Klik disini -> 🌤️ Uraikan Contoh Keterbukaan Ideologi Dalam Bidang Hukum

Darisegi infrastruktur dan hukum yang mengatur kegiatan di dalam internet, Indonesia sudah siap hidup di era digital. Kesiapan Indonesia dalam koneksi internet yang Dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin . ISBN.978-602-50088--1 Seminar Nasional Pendidikan 2017. ,

ane. Bidang Politik Politik merupakan salah satu bidang yang memiliki banyak hal menarik. Politik sendiri adalah suatu bidang yang memiliki keterkaitan erat dengan ketatanegaraan juga kenegaraan. Inti dari politik adalah penentuan sekaligus pelaksanaan kebijakan publik untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Terdapat begitu banyak dinamika politik yang terjadi semenjak Indonesia merdeka. Oleh karena itu, mengawal politik dengan ideologi terbuka merupakan suatu hal yang penting. Berikut ini merupakan beberapa contoh keterbukaan ideologi dari Pancasila dalam bidang politik Penggunaan demokrasi Pancasila sebagai bentuk pemerintahan di IndonesiaPenggunaan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan di IndonesiaDigunakannya bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara IndonesiaAdanya sistem perwakilan rakyat di Republic of indonesia yang berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat dan Bidang Hukum Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, maka Pancasila menjadi sumber dari segala norma-norma hukum. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa hukum itu sendiri mengalami perkembangan sesuai zaman. Maka dari itu, nilai-nilai dasar Pancasila tetap harus menjiwai hukum di Indonesia. Di bawah ini merupakan beberapa contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang hukum Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengikuti perkembangan zaman, misalnya UU Informasi dan Transaksi ElektronikPembaharuan peraturan perundang-undangan lama untuk menyesuaikan dinamika masyarakat, misalnya yaitu pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia karena banyak muncul kriminalitas baru3. Bidang Sosial Salah satu bidang dalam kehidupan ini mungkin menjadi sesuatu yang akrab dengan diri kita. Hal ini dikarenakan bidang sosial merupakan bidang yang di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Penting bagi bangsa ini untuk mengiringi dinamika dalam masyarakat dengan keterbukaan ideologinya. Berikut ini merupakan beberapa contoh keterbukaan ideologi dari Pancasila dalam bidang sosialSemakin digalakkannya kampanye kebhinekaan agar masyarakat dapat lebih menghargai perbedaan yang adaPeningkatan penyadaran masyarakat untuk senantiasa melakukan toleransi dalam setiap kesempatan4. Bidang Budaya Tidak dapat kita pungkiri bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam. Budaya Republic of indonesia akan hilang tergerus kemajuan zaman apabila ia tidak dijaga dengan baik. Kekayaan budaya ini harus tetap dijaga dengan baik, terutama melalui tangan pemerintah. Oleh karena itu, menjaga budaya dengan keterbukaan ideologi Pancasila adalah hal yang penting bagi bangsa ini. Di bawah ini merupakan beberapa contoh keterbukaan ideologi dari Pancasila dalam bidang budaya Semakin meningkatnya kampanye dan publikasi “Visit Indonesia” di setiap media yang membuat masyarakat dan turis lebih menghargai budaya UU No. 5 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemajuan budaya di Indonesia. terdapat banyak efek positif dari aturan ini terhadap maju dan terjaganya budaya Indonesia. Ekonomi merupakan salah satu bidang yang vital bagi suatu negara. pembangunan dan kemajuan ekonomi sendiri ialah suatu hal yang dituju oleh bangsa Indonesia. Dampak globalisasi di bidang ekonomi harusnya tidak merugikan Indonesia. Maka dari itu, menjaga bidang ekonomi dengan keterbukaan ideologi merupakan suatu hal yang vital pula. Berikut ini merupakan beberapa contoh keterbukaan ideologi dari Pancasila dalam bidang ekonomi Terbukanya arus investasi asing untuk sektor perekonomian Indonesia. akibatnya, banyak pekerja Indonesia yang terserap dan menyelesaikan masalah UU No. 7 tahun 2014 yang mengatur tentang jalannya perdagangan di Indonesia agar tetap memihak rakyat dan berdasarkan pada Pancasila.

. Itu dia beberapa contoh kebijakan publik di bidang pendidikan yang harus kita ketahui. Kebijakan publik di bidang pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu sedikit ditingkatkan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengentahui secara jelas jika kebijakan publik ini ada tujuannya.. https

Politik hukum ialah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Produk-produk hukum nasional dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk hukum yang dirumuskan untuk sistem hukum yang dikehendaki, atau produk hukum yang dirumuskan atas nilai-nilai sosial yang berubah di masyarakat demi cita-cita bangsa yang lebih besar. Di dalam era keterbukaan informasi, kebutuhan masyarakat semakin berkembang dan mendorong adanya kebijakan yang dapat mengakomodir perkembangan kebuthuan tersebut. Perumusan peraturan perundang-undangan tentang penyiaran adalah bentuk kebijakan untuk menciptakan sistem hukum yang dikehendaki pemerintah, namun perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengubah undang-undang penyiaran menjadi produk hukum responsif yang ditujukan demi nilai-nilai dalam masyarakat demi hajat masyarakat banyak. Kata Kunci Politik Hukum, Undang-Undang Penyiaran, Hukum Responsif Legal politics is the basic policy of the state administrators in the field of law which is sourced from the values prevailing in society to achieve the goals of the aspired state, which is based on the Pancasila and the 1945 Constitution. National legal products can be divided into two types, namely products laws formulated for the desired legal system, or legal products that are formulated on social values that change in society for the sake of the ideals of a larger nation. In the era of information disclosure, community needs are increasingly developing and encouraging policies that can accommodate the development of these needs. The formulation of laws and regulations regarding broadcasting is a form of policy to create a legal system desired by the government, but the development of society and the values contained in it transforms broadcasting laws into responsive legal products aimed at the values in society for the sake of the public. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free POLITIK HUKUM DALAM ERA DEMOKRASI DAN KETERBUKAAN !"!"$% &%'&**ABSTRAKPolitik hukum ialah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukumyang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapaitujuan negara yang dicita-citakan, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD1945. Produk-produk hukum nasional dapat dibagi menjadi dua jenis, yaituproduk hukum yang dirumuskan untuk sistem hukum yang dikehendaki, atauproduk hukum yang dirumuskan atas nilai-nilai sosial yang berubah dimasyarakat demi cita-cita bangsa yang lebih besar. Di dalam era keterbukaaninformasi, kebutuhan masyarakat semakin berkembang dan mendorong adanyakebijakan yang dapat mengakomodir perkembangan kebuthuan peraturan perundang-undangan tentang penyiaran adalah bentukkebijakan untuk menciptakan sistem hukum yang dikehendaki pemerintah, namunperkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnyamengubah undang-undang penyiaran menjadi produk hukum responsif yangditujukan demi nilai-nilai dalam masyarakat demi hajat masyarakat Kunci Politik Hukum, Undang-Undang Penyiaran, Hukum ResponsifABSTRACTLegal politics is the basic policy of the state administrators in the field oflaw which is sourced from the values prevailing in society to achieve thegoals of the aspired state, which is based on the Pancasila and the 1945Constitution. National legal products can be divided into two types, namelyproducts laws formulated for the desired legal system, or legal products thatare formulated on social values that change in society for the sake of theideals of a larger nation. In the era of information disclosure, communityneeds are increasingly developing and encouraging policies that canaccommodate the development of these needs. The formulation of laws andregulations regarding broadcasting is a form of policy to create a legalsystem desired by the government, but the development of society and thevalues contained in it transforms broadcasting laws into responsive legalproducts aimed at the values in society for the sake of the public. A. PENDAHULUAN1. Latar BelakangPolitik hukum merupakan suatu unsur yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah tatanannegara. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu produk dari politik hukum, yangdibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Dalam politik hukum, pembuatundang-undang merumuskan peraturan perundang-undangan yang dilandaskan antar dua hal 1demi menciptakan sistem hukum yang dikehendaki pemerintah; dan 2 menciptakan sistemhukum yang merespon pada kebutuhan hukum nasional berperan menciptakan sistem hukum yang berlandaskan padakerangka-kerangka dasar, seperti harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, harus ditujukanuntuk mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, harus dipandu olehnilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan harus dipandu oleh keharusan untuk melindungiseluruh unsur Produk-produk hukum yang ada dalam sistem hukum nasional dapatdibagi menjadi dua, yaitu produk hukum responsif dan produk hukum Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah peraturan perundang-undangan yang mengelola media penyiaran di Indonesia. Pembentukan UU Penyiaran 2002tersebut dilandaskan pada asas kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperolehinformasi sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara. Selain itu juga, penyiaran dinilai memiliki peran penting dalam kehidupan sosial,budaya, politik, dan ekonomi, dan perumusan UU Penyiaran 2002 ditujukan untuk menjagaintegrasi tulisan ini, akan dibahas mengenai politik hukum secara luas dan bagaimanaperaturan perundang-undangan, tepatnya rumusan pertimbangan dan pasal-pasal yang tercantumUndang Undang Nomor 32 Tahun 2002 selanjutnya disebut sebagai UU Penyiaran 2002mencerminkan asas-asas politik hukum perundang-undangan dan bagaimana politik hukumnasional membentuk peraturan perundang-undangan Identifikasi Masalah+Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, ,%&-.*/ , 010 a. Bagaimana politik hukum mempengaruhi peraturan pembentukan peurndang-undangan di Indonesia?b. Apa saja substansi-substansi politik hukum yang mempengaruhi pembentukanundang-undang penyiaran?B. PEMBAHASAN1. Tinjauan Umum tentang Politik HukumSejumlah ahli hukum telah merumuskan definisi-definisi politik hukum. Menurut Soedarto,politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untukmenetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untukmengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang Dijelaskan juga bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politikpembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah Dijelaskan pula bahwa wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaanketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum,yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius contitutum danmenciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum, serta pentingnya penegasan fungsilembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sementara Sunaryati Hartono melihat politikhukum sebagai sebuah alat tool atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintahuntuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasionalitu akan diwujudkan cita-cita bangsa definisi-definisi politik hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yangdimaksud dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar danpernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik2&2Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana, 3-340 02&2Hukum dan Hukum Pidana, 3- 45 678 %9&Politik Hukum Indonesia, ,%&-344 6&&22Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Naisonal, 3-   penentuan hukum dan politik penerapa serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga danpembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akandibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yangdibangun serta untuk mencapai tujuan umum, terdapat dua lingkup utama dalam politik hukum terkait dengan produkhukum perundang-undangan1. Politik pembentukan hukum, baik mengenai tata cara maupun isi peraturan perundang-undangan, adalah kebijaksanaan yang terkait dengan penciptaan, pembaruan, danpengembangan hukum, mencakup kebijaksanaan pembentukan undang-undang,kebijaksanaan pembentukan hukum, yurisprudensi, kebijaksanaan terhadap peraturantidak Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkut pautdengan kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaikan hukum di luarproses peradilan, kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum. Antara kedua aspek politikhukum tersebut, sekadar dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karenaa. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannyab. Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen kontrol bagiketetapan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Putusan-putusantersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturanperundang-undanganc. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undanganHukum merupakan objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukummenyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlakusupaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial sociale wekelijkheid.7Berdasarkan kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi tersebut, politik hukum kemudianmembahas mengenai peraturan-peraturan hukum manakah yang patut dijadikan ini sendiri merupakan bentuk dari politik hukum legal policy.8 Pengertian5$%;2 &%% 8%2".+2?'&"&Pengantar Dalam Hukum Indonesia, ,%&-8&'&5 >61>648 &+8 Politik Hukum, ,%&-%  legal policy mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifatdan ke arah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap prosespembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang dimasyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitua. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat antara hukumdan politik, bahkan ada yang melihat law as a political instrument yang kemudianmenjadi lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebutpolitik hukum yang kelihatannya dapat mengarah pada perlunya apa yang disebutpolitical gelding van het recht atau dasar berlakunya hukum secara politik, di sampingapa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasanfilosofis. Secara sederhana, dimensi politis dalam kajian hukum dapat dijelaskansebagai alasan dasar mengapa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perludiperlukan. b. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkatide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiranfilosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum. Dimensi ini lebih menitikberatkanpada tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimathukum dan menjadi perumusan kedua dimensi tersebut penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahapimplementasi peraturan hukum menghasilkan apa yang disebut sebagai produk hukum, yang dibagi menjadidua karakter101 Produk Hukum Responsif atau PopulistikProduk hukum ini mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada+Politik Hukum di Indonesia, ,%&-.*/  +Politik Hukum di Indonesia, 2%&-&%0?*'4 1 kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Haislnya bersifat responsifterhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam pembuatan produk hukum responsif bersifat partisipatif, yakni mengundangsebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok sosial dan individu dalammasyarakat. Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakterresponsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiransendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanyaberlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis.2 Produk Hukum KonservatifProduk hukum ini adalah produk hukum yang materi muatannya lebih mencerminkan visisosial elit politik dan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yaknimasyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan denganhukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompokmaupun individu dalam masyarakat. Materi yang dimuat lebih merupakan alat untukmewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Dari sisi penafsiran,produk hukum konservatif memberi peluang luas pada pemerintah untuk membuatberbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihakdari pemerintah dan tidak sekadar masalah Politik Hukum di IndonesiaPolitik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidanghukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasionalmeliputi dua aspek yang saling berkaitan1 Sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untukmenciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan2 Dengan sistem hukum nasional tersebut akan terwujud cita-cita bangsa yang lebih hukum nasional merupakan kesatuan hukum, dan peraturan perundang-undanganterdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuannegara dengan berpijak pada dasar dan cita-cita hukum negara yang terkandung di dalam UUD1945. Hal ini ditegaskan karena dalam UUD 1945 dimuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijaka dan politik hukum di itu, UUD 1945 sebagai konstitusi negara mengandung nilai-nilai khas yang bersumberdari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapai cita-cita dan tujuan negara,politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut121. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakatadil dan makmur berdasarkan Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yaitu melindungisegenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara,yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpadiskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya,meletakkan kekuasan di tangan rakyat, dan membangun keadilan Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk mleindungi semua unsurbangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori,mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkandemokrasi kedaulatan rakyat dan nomokrasi kedaulatan hukum, menciptakan toleransihidup beragama berdasarkan keadaban dan Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yaknisistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial,dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur menjelaskan pernyataan di atas kita harus merujuk kepada sumber hukum dan tataurutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwatata urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di Indonesia. Penyusunan hierarkitersebut ditujukan untuk menyelaraskan atau menghindarkan konflik teknis pelaksanaan antarsatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan+ 10Ibid, 010 begitu, sebuah atau lebih peraturan perundang-undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengantujuan dibuatnya perundang-undangan perkembangannya, produk hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diganti dengan produk hukum, yaituUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/PeraturanPengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan DaerahProvinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, terdapat asas-asaspembentukan peraturan perundang-undangan yang dibedakan menjadi asas formal dan asasmaterial. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dicantumkan juga dalam Pasal 5 dan6 Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pasal 5, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi1. kejelasan tujuan;2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;4. dapat dilaksanakan;5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;6. kejelasan rumusan; dan7. menurut Pasal 6, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan selain jugaberisi asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yangbersangkutan, harus juga mencerminkan asas-asas pengayoman; kemanusiaan, kebangsaan,kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukumdan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, Undang-Undang Penyiaran Sebagai Produk Politik Hukum Pengelolaan media penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang ini, siaran adalah pesan atau rangkaian pesandalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baikyang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancarandan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengam menggunakan spektrumfrekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secaraserentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima mengkaji perihal penyiaran, terdapat empat substansi hukum yang berbeda, tetapisaling berkaitan satu sama lainnya. Empat substansi tersebut yaitu1. Aspek teknikal atau aspek teknologi, dalam dunia penyiaran, lembaga penyiaranmenggunakan spektrum frekuensi dan juga sistem digitalisasi Aspek hukum perizinan penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran dan peraturanpelaksana Aspek hukum program siaran yang meliputi aturan tentang boleh dan tidaknya suatuprogram siaran disiarkan, standar program dan isi siaran, serta aturan hukum lain yangharus dipatuhi oleh praktisi Aspek hukum pidana, di mana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Penyiaranterdapat ketentuan pidana yang dikenakan kepada pelanggar praktik dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip-prinsip penjaminan darinegara agar aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagipublik. Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran inilah yang menjadi pegangan dalampelaksanaan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Prinsip penyiaran yang terdapat dalam UUPenyiaran yaitu adanya prinsip keberagaman kepemilikan diversity of ownership dankeberagaman isi diversity of content.15Asas dalam UU Penyiaran ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan,etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuanuntuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa, memajukan0 22'1'9220AA&7 22'1'9220AA&6 2 Media Ownership,  2/- 6 kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dansejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran UU Penyiaran 2002 disahkan oleh pemerintah, terdapat peraturan perundang-undangan terdahulu yang mengatur mengenai pengelolaan penyiaran yaitu Undang-UndangNomor 24 Tahun 1997. UU Penyiaran 1997 menyatakan bahwa penyiaran merupakan bagianintegral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaanIndonesia berdasarkan UUD 1945, dan penyiaran merupakan komponen penting dalampembentukan pendapat masyarakat sehingga pengelolaannya perlu diatur secara penuh olehpemerintah. Pasal 7 ayat 1 UU Penyiaran 1997 menyatakan bahwa, “Penyiaran dikuasai olehnegara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah.” UU Penyiaran 1997adalah dasar hukum pedoman penyiaran yang sepenuhnya diatur dan dibina oleh Lembaga Penyiaran Pemerintah, UU Penyiaran 1997 juga mengatur tentang LembagaPenyiaran Swasta, dengan acara-acara yang dikelola sepenuhnya oleh rumusan-rumusan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, dapat dikatakanbahwa UU Penyiaran 1997 adalah produk hukum konservatif. Hal ini dapat terlihat dariperumusan pertimbangan yang menyatakan bahwa penyiaran merupakan komponen pentingdalam masyarakat, sehingga pengelolaan perlu diatur oleh pemerintah. Hal ini menunjukkanbahwa pada perumusannya, pemerintah bertujuan untuk menciptakan suatu sistem hukumnasional yang dikehendakinya. Sistem hukum yang dimaksud di sini adalah peraturan mengenaipenyiaran yang kemudian akan mengarahkan kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakatsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dengan UU Penyiaran 1997, UU Penyiaran 2002 memiliki semangat yangberbeda. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam UU Penyiaran 1997, penyiaran dikuasaisepenuhnya oleh negara dan dibina oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itumedia penyiaran digunakan untuk kepentingan pemerintah sebagai alat social dalam UU Penyiaran 2002, Pasal 6 menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakandalam satu sistem penyiaran nasional yang diselenggarakan oleh negara lewat sebuah komisipenyiaran. UU Penyiaran 2002 memberikan kebebasan kepada publik sebagai pemilik danpengendali utama penyelenggara penyiaran,16 selain dari prinsip keberagaman yang telah5"22 ;'8'1'9220AA&<NEGARA HUKUM =2 7920 5 dijelaskan sebelumnya namun bisa juga dilihat dari rumusan pasal-pasalnya. UU Penyiaran 2002mencantumkan pengaturan mengenai berbagai macam lembaga penyiaran, seperti LembagaPenyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan LembagaPenyiaran Asing. Hal ini memberikan kebebasan bagi warga negara untuk menjadi subjek utamadalam penyelenggara penyiaran, selama isi siaran sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arahsiaran yang tercantum dalam undang-undang yang dari rumusan pertimbangan dan pasal-pasal UU Penyiaran 2002, dapat dikatakanbahwa UU Penyiaran 2002 merupakan bentuk politik hukum dalam produk hukum ini dikarenakan pertimbangan perumusan UU Penyiaran 2002 didasarkan pada tuntutankelompok masyarakat terhadap hak asasi mereka yaitu kebebasan menyatakan pendapat danberbagi informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kenyataan-kenyataan sosialyang muncul seperti perkembangan di zaman teknologi. Perumusan UU Penyiaran 2002bukanlah sebagai alat untuk social engineering atau membentuk masyarakat sesuai dengansistem hukum yang dikehendaki pemerintah, namun UU Penyiaran 2002 dibentuk dengan tujuanuntuk mengakomodir perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul seiringan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakatdalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. KESIMPULANPolitik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendakpenguasa negara yang bertugas untuk menentukan arah perkembangan hukum untuk mencapaitujuan negara dan bangsa. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akanmenentukan sistem hukum nasional yang dikehendaki oleh negara, yang diberlakukan sesuaidengan kenyataan sosial. Berdasarkan kenyataan tersebut, politik hukum kemudian membahasmengenai peraturan-peraturan hukum manakah yang patut dijadikan hukum, atau perundang-undangan, yang adalah bentuk dari politik hukum atau produk hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu produk hukum responsif dan produkhukum konservatif. Produk hukum responsif adalah peraturan perundang-undangan yangmenitikberatkan pada partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan dirumuskan sesuai dengantuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sementara, produk hukumkonservatif adalah produk hukum yang merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki pemerintah, dan dalam hal ini masyarakatdibentuk sebagai alat dalam social hukum berperan serta dalam perkembangan masyarakat, terutama di era demokrasidan keterbukaan informasi. Dengan pesatnya laju perkembangan teknologi informasi, diperlukanadanya kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di era tersebut. Salah satu bentukproduk hukum yang memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Penyiaran, atau UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas tentang pengelolaan media penyiaran. Prinsip dasar daripenyelenggaraan penyiaran adalah keberagaman kepemilikan diversity of ownership dankeberagaman isi diversity of content, dan prinsip dasar ini bertujuan agar aktivitas penyiaranyang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Peraturan perundang-undangan ini merupakan salah satu bentuk di mana politik hukum bergerak berdasarkankebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang merumuskan kebijakan yang bersifat responsifterhadap tuntutan dan perkembangan sosial. DAFTAR PUSTAKABukuAbdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Jakarta YLBHI, Latif & Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta Sinar Grafika, Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta Penerbitan Universitas, Doyle, Media Ownership, Glasgow Sage Press, Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta Kanisius, Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal, Yogyaakarta LKIS, Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta Raja Grafindo Persada, Mafud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta Rajawali Press, Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung Citra Aditya Bakti, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana,Bandung Sinar Baru, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni, Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung Alumni, JurnalFrenki, “Politik Hukum dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia PascaReformasi,” Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi Islam ASAS Vol. 3 No. 2, Doly, “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,”NEGARA HUKUM Vol. 4 No. 2, Perundang-UndanganUndang Undang No. 27 Tahun 1997 Tentang PenyiaranUndang Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranUndang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.

Ideologiharus diaktualisasi dalam bidang kenegaraan oleh WNI. Ideologi ditanamkan pada seluruh WNI. Ideologi sebagai panglima. Ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Ideologi Pancasila sebagai alat untuk menyejahterakan dan mepersatukan masyarakat. Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan GBHN

JawabanTerbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengikuti perkembangan zaman, misalnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembaharuan peraturan perundang-undangan lama untuk menyesuaikan dinamika masyarakat, misalnya yaitu pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia karena banyak muncul Kriminalitas Maaf klo salah Instagram It's Gacha Rahma

Dibidang Ideologi. Di bidang Politik. 1. Front Pembela Islam (FPI) darat, udara) Indonesia dari negara lain.Uraikan salah satu contoh ancaman militer terhadap wilayah (laut, darat, udara) Indonesia yang pernah terjadi! Jawab : Contoh ancaman militer terhadap wilayah (laut, darat, udara) Indonesia yg pernah terjadi : Dalam sidang hukum

Apa saja contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang? Penggunaan demokrasi Pancasila sebagai bentuk pemerintahan di Indonesia. Penggunaan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Digunakannya bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Bagaimanakah contoh keterbukaan ideologi dalam bidang kebudayaan? Di bawah ini merupakan beberapa contoh keterbukaan ideologi dari Pancasila dalam bidang budaya Semakin meningkatnya kampanye dan publikasi “Visit Indonesia” di setiap media yang membuat masyarakat dan turis lebih menghargai budaya Indonesia. Apa saja contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang ekonomi? Terbukanya arus investasi asing untuk sektor perekonomian Indonesia. Adanya UU No. 7 tahun 2014 yang mengatur tentang jalannya perdagangan di Indonesia agar tetap memihak rakyat dan berdasarkan pada Pancasila. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai dasar dalam keterbukaan ideologi Pancasila? Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. 1. Memiliki nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman yang fundamental dan memiliki sifat universal, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung 3 nilai yaitu nilai apa saja? Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung tiga tataran nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar tersebut sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945, seperti cita-cita bangsa, tujuan negara, dan dasar negara Pancasila yang bersifat tetap dan abadi. Meliputi apa saja perwujudan nilai nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum? Pengembangan Lembaga Negara. Salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang politik dan hukum adalah keberadaan lembaga negara. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia. Penerapan Demokrasi. Pemberlakuan Hukum. Apa yang dimaksud dengan ideologi yang bersumber dari kebudayaan? Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diungkapkan Koentjaraningrat dalam buku … Apakah ideologi Pancasila bersumber dari kebudayaan atau agama? “Ideologi Pancasila bersumber dari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, kemudian disublimasikan menjadi suatu prinsip hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi bangsa Indonesia,” tutur Hasanuddin dalam keterangan pers, Rabu 1/6. Apa yang dimaksud dengan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Jelaskan apa saja penerapan nilai nilai pancasila dalam bidang ekonomi? Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Kerakyatan, yakni mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Usaha-usaha kooperatif seharusnya menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Keadilan sosial, yakni asas persamaan atau emansipasi. Apa yang Harus Diperhatikan dalam ideologi Pancasila? larangan mengenai pandangan yang ekstrim. pembuatan sebuah norma yang baru harus dilakukan dan melalui izin daripada kosensus. pancasila sebagai ideologi terbuka ini mempunyai stabilitas nasional yanh dinamis. mencegah berkembangnya sebuah paham liberal. Hal hal apa saja yang harus diperhatikan dari keterbukaan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nilai Dasar. merupakan sebuah nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Nilai Instrumen. Nilai Praktis. Dimensi Realitas. Dimensi Idealisme. Dimensi Pendukung. Apa saja nilai-nilai Pancasila itu? Nilai–nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai–nilai yang baik dan benar. Apa yang dimaksud dengan nilai instrumental? 6 Nilai Instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai–nilai dasar. References Pertanyaan Lainnya1Apa saja perbedaan antara malaikat dan manusia coba tuliskan 2 perbedaannya?2Apa itu 5W 1H beserta contohnya?3Apa ciri ciri yang dimiliki badan usaha milik swasta?4Apa itu pewarna tekstil Naptol?5Mengapa hukum bisnis diperlukan dalam perusahaan?6Apa hak anak dalam berpendapat brainly?7Apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran?8Apa isi dari pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945?9Apa saja contoh benda konduktor?10Apa nama grup kelas Aesthetic? ^{Uskupdan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Dalam ideologi dibagi menjadi dua macam, salah satunya adalah ideologi terbuka. Pengertian, Contoh Kalimat, Dialognya. Skola. 02/08/2022, 16:30 WIB. Resistor: Pengertian, Fungsi, Rumus, dan Jenisnya. Skola. 02/08/2022, 16:00 WIB.} Carilah Contoh Keterbukaan Ideologi Pancasila Dalam Bidang Politik – Nilai-nilai Panchasheela harus selalu dipenuhi dalam bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, keselamatan dan keamanan serta kehidupan berkeluarga. Panjasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah menjadi pedoman bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lima sila Panchaseelam tidak lepas dari penerapannya di semua lini lingkungan dan keluarga. Carilah Contoh Keterbukaan Ideologi Pancasila Dalam Bidang Politik Tidak hanya itu, nilai-nilai Panchaseelam di bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya dll tidak dapat dibuang begitu saja. Nilai-nilai ini harus selalu dipenuhi karena Panchsheela dibentuk oleh nilai-nilai budaya luhur negara. Kelas09_ips_sanusi Jono Juli Mohammad By S. Van Selagan Jurusan Pembelajaran Politik dan menyebutkan wujud nilai-nilai Panchasheela di bidang politik dan hukum ada pada lembaga-lembaga yang mewakili pemerintah. Pancasila adalah standar yang harus dijadikan tolok ukur pelaksanaannya, berdasarkan hak asasi manusia, demokrasi dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Semua itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, beradab dan tidak memihak dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang. Perintah pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perintah kedua adalah keadilan dan kemanusiaan yang beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan, berpedoman pada hikmat dalam berdebat/berpendapat, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bukti bahwa Indonesia adalah sebuah negara. Menghormati hak asasi manusia. Bidang Ekonomi Sistem yang digunakan untuk mengelola ekonomi negara berasal dari nilai-nilai Panchasheela. Dasar penyelenggaraannya diambil dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian berlandaskan kerjasama berdasarkan asas perdamaian. Majalah Ibrahimy Edisi 2 By Lembaga Pers Mahasiswa Ibrahimy Selain itu, pemerintah juga menguasai unit-unit produksi yang penting bagi pemerintah dan menguasai hajat hidup orang banyak. Bahkan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perubahan nilai sosial budaya dan sistem budaya harus terjadi terus menerus di suatu negara. Namun, untuk mewujudkan masyarakat Panchaseela, perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Panchaseela. Sehingga meskipun sudah maju dan modern, martabat, dialog, kerjasama dan nilai-nilai luhur lainnya tetap dipertahankan oleh warga negara Indonesia. Budaya Barat atau ras Barat tidak akan melupakan Pancasila. Pertahanan dan Keamanan Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk melindungi negara. Demikian pula Pasal 30 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perlindungan dan pertahanan negara. Ppkn 9 Semester 1 2020 Semua orang memiliki hak yang sama untuk melindungi dan membela negara, baik miskin maupun kaya, baik berkuasa maupun tidak. Misalnya, dalam menjaga keamanan melalui patroli dan syscomling, semua warga harus ikut serta. Lembaga adat seperti Pekalong di Bali juga dilibatkan. Pekalang adalah masyarakat adat yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan Bali. Kehidupan Keluarga Penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral Panchaseelam pada anak-anaknya agar dapat beradaptasi dengan baik dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Panchaseelam sendiri memiliki enam kualitas yaitu berpikir kritis, kreativitas, kemandirian, kesetiaan, pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerja sama dan keragaman global. Misalnya seperti dilansir pada Orde Pertama, orang tua dapat mengajak anaknya untuk sholat berjamaah dan menghormati agama lain yang berbeda dengan agamanya. Kelas 8 Ips Bs Press 1 Ajaran kedua diterapkan dengan berbicara kepada kerabat, sahabat, tetangga, agar ada rasa simpati dan kasih sayang atas penderitaan yang dirasakan orang lain. Anak-anak dapat diajari untuk menghibur teman yang sedang berduka dengan kata-kata yang baik atau membantu orang lain yang sedang kesusahan. Amanat Ketiga dapat dilihat penerapannya ketika dihadapkan pada lingkungan tempat anak tinggal di sekolah yang berbeda suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya, agar anak belajar bertoleransi dan saling menghargai. Perintah keempat ditunjukkan dengan menghormati perbedaan pendapat ketika berbicara dengan keluarga, teman, atau orang lain yang berbeda pendapat. Karena semua manusia memiliki hak dan kebebasan untuk mengekspresikan diri dan menentukan pilihannya sendiri. Orang tua dapat mendengarkan pendapat anaknya, melatihnya menghargai pendapat, keinginan dan pendapat orang lain. Memahami Ideologi Terbuka Dan Keunggulan Ideologi Pancasila Pada saat yang sama, perintah kelima adalah berbagi dengan mereka yang membutuhkan, dikenal atau tidak dikenal. Hal itu akan memperkuat rasa keadilan sosial dan tidak mendiskriminasi siapapun. Kondisi perekonomian Terbukanya arus investasi asing ke dalam perekonomian Indonesia, sehingga terjadi perekrutan banyak tenaga kerja Indonesia dan pengurangan pengangguran. Mbak afwan saya hanya tahu 3 tentang keuangan afwan. Dan ini berkat kakak saya yang membantu saya, tapi sayangnya ibu saya punya “WIFI” jadi saya tidak bisa mengirimnya sekarang. Soal baru toleransi PPK terhadap perbedaan umat beragama akan menciptakan suasana damai, tenteram dan damai. Menurut semangat toleransi… bentuk perilaku di banyak masyarakat beragama… B. Kelompok C. Menghormati dan menghormati orang tanpa diskriminasi. Agama dan kepercayaan orang lain D. Meninggikan harkat dan martabat orang lain D. Sebutkan penyimpangan dari nilai-nilai panchasila pada masa orde baru indonesia adalah multietnik, agama, suku dan suku. Sekelompok pluralisme. Indonesia menjadi ancaman karena dapat….a. Merusak Soliditas. Ini mendorong konflik sosial. Promosi adalah debat internasional. Mengemudi untuk waktu yang lama. Berikan 5 contoh jenis apresiasi terhadap lingkungan dan budaya setempat berikut ini. Serius b. minum aktif c. Penggunaan sendiri… dan. Apa arti kesadaran dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Standar Kompetensi 1. Menunjukkan sikap positif terhadap Panchasheela sebagai ideologi terbuka Dasar-dasar kemampuan Mendefinisikan panchasila sebagai ideologi terbuka. Analisis Panchasheela sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. menunjukkan sikap positif terhadap panchasila sebagai ideologi terbuka. Waktu 4 x 45 menit Standar Kompetensi Menunjukkan sikap positif terhadap Panchasila sebagai ideologi terbuka Keahlian Dasar Mendefinisikan panchasila sebagai ideologi terbuka. Ricky Arnold Nggili 2020 Jelaskan panchasila sebagai perjanjian dengan bangsa indonesia. Jelaskan pengertian Panchaseelaam dan bagaimana menjadikan Panchaseelam sebagai dasar negara. Menetapkan status Pancasila bagi negara Indonesia. Analisis Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Pemahaman panchasila sebagai proses ideologi terbuka menjadikan tempat panchasila panchasila bagi bangsa indonesia sebagai landasan pandangan hidup bernegara. Bukti bahwa Pangasila terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara bangsa Indonesia dengan sistem hukum yang kuat pembuktian yuridis UUD 1945 dan ketetapan MPR, pembuktian teoritis-filosofis pasal keempat dan pasal 29 UUD 1945, pembuktian sosial dan verifikasi sejarah. Nilai-nilai pancasila hidup dalam budaya bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Panchasila berasal dari kata pancha yang berarti lima dan sila yang berarti cabang, asas, aturan atau pedoman perilaku yang penting dan baik. Panchasheela adalah lima prinsip yang mengandung pedoman atau prinsip moral yang penting dan baik. Ira Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang telah dibungkam oleh budaya Barat selama berabad-abad. Oleh karena itu pancasila bukan hanya falsafah negara, tetapi secara lebih umum falsafah bangsa Indonesia. Pancasila Dan Perannya Dalam Menghadapi Arus Globalisasi 8 Lanjutan…………. Notonekoro, Panjasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara, yang diharapkan dapat menjadi pedoman hidup, lambang persatuan dan kesetiaan, serta pelindung bangsa Indonesia. bangsa dan negara Indonesia. Menurut terminologi, pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Perencanaan Kemerdekaan Indonesia BPUKI pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila yang berarti Lima Prinsip Dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk mengatakan lima prinsip dasar Indonesia. Keadaan yang diusulkannya. 1 Setelah mempertimbangkan pengertian, asal usul, konsep dan tujuan hubungan internasional, serta hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dilanjutkan dengan tugas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Meninjau pengertian “Panjasila”. Menurut Anda dan orang-orang terkenal! Apa pendapat Anda tentang Panchasheela? Karakter tanpa deskripsi singkat 1. Muh Yamin 2. Notonagoro 10 Lanjutan…………. Gambaran tentang Panchasila menurut Ire. Soekarno adalah ruh bangsa Indonesia yang telah dibungkam oleh budaya Barat selama berabad-abad. Jelaskan secara singkat apa artinya! Isi semangat negara Damai Pancasila adalah hasil kesepakatan berdasarkan verifikasi hukum, filosofis dan teoretis serta sosial dan sejarah rakyat Indonesia. Berikan penjelasan singkat pada paragraf di bawah ini! Pembenaran formal filsafat – Doritis 11 Lanjutan…………. Berikan penjelasan Jawab Mengapa Panjasila dikatakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia sebagai dasar ideologi negara dan bangsa! Tuliskan perbedaan dan persamaan utama antara ide-ide Eyre. Soekarno bersama Bpk. Muh yamin terkait panchasheela di bawah ini! Persamaan diferensial Belajar. Berbagi. Bekerja. Bantu. 2015 BPUPKI mengadakan 2 sidang, yaitu Sidang Pertama, 29 Mei s/d 1 Juni 1945 untuk menyampaikan saran dan pendapat anggota BPUPKI tentang Dasar Negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar. Pertemuan Kedua, 10-10 17 Juli 1945. MR. Muhammad Yamin, Tanggal. 29 Mei 1945 Laporan sebagai berikut Malaikat Perserikatan Bangsa-Bangsa Malaikat Pelindung Rakyat. 13 Lanjutan…………. Pak Sobomo, pada tanggal. 31 Mei 1945 அத்தை முந்துமுவைவிச ஸாம்ப்பிட்டு Gula, tanggal. जून 1, 1945 अध्योगुभाय पूष्टोज़ोजिन्ञोंड इंडोनेसियाविन देसियाम अध्यूण्यानम अगुणानेयम अरूमिट्ड अध्याण अगुद्याणाम अरु कैलुणमाना अध्युद्य अधियों Per अच्छान. Lanjutan………. PPKI tanggal. 22 Juni 1945, sebagai berikut அக்குக்க்குக்க்குக்குயையம், இனுட்டைவை முக்க் சுக்க்குமம், அத்து வாட்டுத்து விர்க்க்குயாயாயியாயாயம். seluruh rakyat Indonesia Tidak ada komentar. pemimpin ir. anggota Sokarno Contoh keterbukaan ideologi pancasila, contoh pancasila sebagai ideologi, keterbukaan ideologi pancasila, contoh aktualisasi pancasila dalam bidang politik, bela negara dalam bidang politik, batas batas keterbukaan ideologi pancasila, contoh keterbukaan ideologi pancasila dalam bidang politik, penerapan pancasila dalam bidang politik, contoh keterbukaan ideologi pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, ideologi pancasila dalam bidang ekonomi, keterbukaan ideologi pancasila dalam bidang pendidikan, keterbukaan ideologi pancasila dalam bidang politik

DampakPositif. Adapun dampak positif dari perkembangan iptek di bidang politik yang ada di masyarakat yaitu sebagai berikut : 1. Nah dimana dapat tersampainya atau dalam hal menyampaikan informasi serta berita kepada masyarakat mengenai politik kepada individu dan kelompok bisa cepat dilakukan. 3/themelix-related.

Pancasila merupakan rumusan dasar Negara Indonesia yang dijadikan sebgagai ideologi Negara Indonesia. Karena telah menjadi ideologi negara Indonesia maka kita juga harus secara pasti mengetahui tentang contoh keterbukaan ideologi pancasila. Sehingga sebagai generasi penerus bangsa kita tidak ketinggalan mengenai informasi yang berhubungan dengan ideologi bangsa kita. Seperti yang sudah kita ketahui sendiri bahwa pancasila merupakan ideologi terbuka. Walaupun ideologinya terbuka tetap saja ada batas-batasnya dan kita harus tahu itu. Oleh karena itu kali ini kami akan memberikan sebuah infromasi penting kepada kalian semua mengenai batas-batas keterbukaan ideologi pancasila sehingga kita semua tahu apa saja yang membatasi keterbukaan ideologi tersebut. Berikut ini adalah beberapa keterbukaan ideologi pancasila Stabilitas nasional yang dinamisSebelum mengetahui mengenai batasan dari keterbukaan ideologi pancasila yang pertama, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai contoh keterbukaan ideologi pancasila dalam bidang politik. Sehingga kita bisa mengetahui mengenai contoh-contoh dari keterbukaan ideologi di dalam pancasila sebagai dasar negara kita. Batas pertama yang tidak boleh dilanggar dari keterbukaan pancasila adalah stabilitas nasional yang dinamis. Jika kalian tidak mengerti mengenai stabilitas nasional secara dinamis maka disini kami akan menjelaskannya sehingga kalian semua bisa mengetahui apa itu arti dari stabilitas nasional adalah situasi yang kondusif atau stabil pada sebuah negara yang terjadi pada beberapa bidang sekaligus. Misalnya saja kestablian dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, keamanan, pendidikan, kesejahteraan, dan masih banyak lagi. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan dinamis dan selaras, pemerintahan yang baik dan juga aktivitas rakyat bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan serta program-program yang telah dicanangkan pemerintahan juga bisa berjalan dengan baik dan optimal. Jika semua kestabilan itu tercapai maka negara bisa menjadi aman dan kondusif. Oleh karena itu tidak ada yang boleh melanggar stabilitas nasional yang dinamis di dalam keterbukaan ideologi pancasila karena jika hal ini dilanggar maka bisa memecah belah negara terhadap ideologi marxisme, komunisme, dan leninismePancasila merupakan suatu dasar negara yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus tahu mengenai makna pancasila sebagai ideologi negara sehingga kita semua tahu jika pancasila berjalan selaras dengan kehidupan Indonesia. Batasan yang kedua dari keterbukaan ideologi pancasila adalah larangan terhadap ideologi marxisme, komunisme, dan leninisme. Mungkin ketika kata ini masih sangat asing di telinga kita, oleh karena itu kita akan mendengar ketiga istilah yang baru saja kita sebutkan tadi. Tenang saja karena kami akan menjelaskannya untuk pertama kita akan membahas mengenai marxisme, marxisme merupakan ideologi yang bisa hampir dibilang sama dengan ideologi komunis. Ideologi ini decetuskan oleh Karl Max, dan bedanya dengan komunis adalah ideologi ini lebih bebas daripad sendiri adalah suatu ideologi yang dicetuskan oleh Presiden Rusia yaitu Vladimir Lenin. Yang menjadikan Rusia sebagai negara sosialis pertama di dunia dan menjadi bibit teori komunis sampai saat ketiga adalah komunis, komunis merupakan suatu ideologi yang mengatasnamakan nama negara di setiap aktivitas negaranya, selain itu kebebasan rakyat tidak diakui dan semua kegiatan yang boleh dilakukan rakyat hanyalah untuk mendukung negara. Beberapa ideologi yang kami sebutkan diatas tadi tentu saja berbeda dan bertentangan dengan ideologi pancasila yang terbuka, oleh karena hal ini dimasukkan ke dalam salah satu paham liberalBatas-batas keterbukaan ideologi pancasila yang ketiga adalah mencegah paham liberal. Sebelum mengetahui poin ini secara lebih jelas mari kita ketahui dulu apa saja penyimpangan demokrasi liberal sehingga bisa menjadi tambahan ilmu juga. Paham liberalisme adalah sebuah paham yang menghendaki adanya sebuah kebebasan pada semua aspek untuk semua individu yang ada di sebuah negara. Paham liberal yang diberlakukan di beberapa negara di dunia ini memusatkan semuanya pada individu, mereka memiliki paham jika karena individu-lah masyarakat bisa terbentuk menjadi sebuah negara. Oleh karena itu paham liberal menghormati semua hal yang berbau individu. Paham liberal adalah negara yang melindungi dan menghormati setiap individu sehingga membebaskan mulai dari agama, politik, ekonomi para individu masyarakatnya. Walau terlihat seperti menghargai setiap kemuan individunya tetap saja paham liberial ini sangatlah tidak cocok jika diterapkan di paham liberal sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia? Hal ini karena usaha menuju kebebasan itu semua dilimpahkan kepada individu dan pemerintah tidak berhak untuk ikut campur, oleh karena itu tidak cocok jika dijalankan di Indonesia. Tidak sesuai dengan ideologi terbuka pancasila yang seperti sudah kita ketahui. Oleh karena itu mengapa mencegah terjadinya paham liberal ini juga masuk ke dalam batasan keterbukaan ideologi norma yang baru harus melalui konsensusApa itu norma? Norma merupakan suatu kaidah tertentu yang dibuat supaya bisa mengatur tingkah laku masyarakat sehingga tercapai lingkungan yang baik dan kondusif untuk masyarakat itu. Sebelum membahas mengenai poin yang satu ini ada baiknya supaya kita mengetahui tentang macam-macam norma sehingga kita mengetahui apa itu norma. Penciptaan norma yang ada di dalam masyarakat juga tidak bisa sembarangan, perlu adanya konfirmasi sehingga hal tersebut bisa dianggap sebagai norma. Karena norma merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan sebuah negara, oleh karena itu norma yang ada di Indonesia dimasukkan ke dalam batasan ideologi terbuka pancasila. Batasan ideologi terbuka pancasila yang keempat adalah penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus, seperti yang sudah kita bahas diatas tadi jika penciptaan norma tidak bisa sembarangan. Dalam batasan itu penciptaan norma harus melalui konsensus mungkin kalian tidak tahu apa itu artinya konsensus maka kita akan membahasnya disini. Konsensus adalah sebuah proses untuk mencapai sebuah kesepakatan yang sudah disetujui bersama oleh individu maupun sebuah kelompok. Suatu hal itu biasanya sudah terlebih dahulu melalui pengkajian maupun penelitian sehingga disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan. Sehingga pembuatan norma tidak sembarangan dan tidak merugikan orang lain, sehingga ideologi terbuka pancasila terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan masyarakatBatasan dari keteburkaan ideologi yang selanjutnya adalah larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan pancasila tersebut maka bangsa Indonesia sangat berharap jika kehidupan masyarakat yang sesuai dengan pancasila itu bisa rukun dan mencapai kesejahteraan sehigga bangsa Indonesia juga bisa menjadi negara yang maju. Keterbukaan ideologi dari Pancasila sudah disesuaikan dengan kelima sila sehingga diharapkan kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan toleransi yang tinggi satu sama lain. Jika tidak diberi batasan maka bisa saja beberapa oknum atau golongan tertentu yang tak setuju dengan ideologi pancasila menganut paham-paham yang bisa mempengaruhi atau menjadi provokasi dengan warga yang lainnya sehingga bisa mempengaruhi kerukunan bangsa Indonesia. Poin yang kelima ini digunakan untuk membatasi paham yang dianut masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat benar-benar memahami keterbukaan ideologi pancasila sehingga tidak menganut paham-paham lain yang bisa menyebabkan kesalahpahaman atau perpecahan bangsa Indonesia. Oleh karena itu batasan ini dibuat sehingga seluruh masyarakat Indonesia tahu mengenai batasan yang ada sehingga tak sampai akan terjadi perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa batasan dari keterbukaan ideologi Pancasila itu tentu saja sudah dibuat sesuai dengan poin-poin penting dari Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi terbuka Indonesia sehingga tidak akan merugikan masyarakat dan bisa menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang maju sesuai dan kondusif sesuai dengan kelima pancasila. Tak akan ada yang dirugikan dari batasan-batasan yang sudah kita bahas diatas tadi. Sebagai masyarakat Indonesia tentu saja kita ingin hidup di negara yang aman bukan? Jika kita menginginkan hal itu tentu saja kita harus tahu mengenai batasan-batasan dari keterbukaan ideologi pancasila. Walau mungkin ada indeks “terbuka” tidak berarti juga itu artinya bebas dan tak ada aturannya. Terbuka dengan maksud bisa diketahui semua orang dan dijalankan. Sebagai masyarakat kita juga harus tahu dengan benar sehingga tidak sampai menyalahi batasan dia beberapa informasi mengenai batas-batas keterbukaan ideologi pancasila yang perlu kita ketahui dengan baik. Sudah selayaknya sebagai masyarakat Indonesia yang baik kita tidak hanya perlu mengetahuinya saja melainkan juga perlu untuk menjalankannya juga sehingga instrumen yang sudah dibuat oleh para penegak hukum itu tidak sia-sia dan selain itu Indonesia bisa menjadi negara yang maju dengan ideologi Pancasila yang terbuka. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika merasa ini berguna maka bisa share artikel ini ya! Jika ingin mengatahui informasi lainnya maka bisa membaca di website kami ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua! ^{Padaumumnya penyelewengan kekuasaan terjadi dan semakin merajalela apabila tidak ada keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, negaranegara demokratis sangat menekankan pentingnya keterbukaan atau transparansi agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dan tata pemerintahan yang tidak baik.} ^{Pancasila merupakan dasar Ideologi bagi Indonesia. Semakin hari, dapat ditinjau bahwa masyarakat Indonesia yang mengaplikasikan sifat-sifat dari ideologi Pancasila berjumlah sedikit. Ideologi mempunyai fungsi penting dalam menyusun dan menanam keyakinan konsep cita-cita negara kepada warga negaranya sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan cita-cita. Pada artikel jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai jenis penelitian hukum yang sifatnya berfokus pada hukum murni dan hukum positif. Penulis menggunakan jenis analisis penelitian kualitatif. Dimana jenis analisis ini memiliki sistem mengumpulkan data dan teori-teori buku, jurnal, dan website yang sejalan dengan dengan penelitian yang dipilih oleh penulis. Dalam pengertian dari ideologi terbuka, terdapat cela pemikiran bahwa apakah dengan sifat keterbukaan dari sebuah ideologi berarti segala bentuk dari ideologi dan penafsiran dapat di telan begitu saja? Perlu diingat bahwa sifat terbuka disini adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dititikan pada nilai instrumentalnya bukan hanya nilai dasarnya saja. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free MAKNA KETERBUKAAN DAN IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA Vivi Elizabeth Universitas Tarumanagara Vivieyelizabeth Abstrak Semakin bertambahnya hari, dapat ditinjau bahwa sedikit sekali pemerintah dan masyarakat Indonesia yang mengaplikasikan sifat-sifat dari ideologi Pancasila. Seperti dikeluarkannya peraturan yang sifatnya kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Pada prakteknya, penerapan ideologi Pnacasila masih harus diusahakan lebih lanjut, karena mulai muncul penyimpangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya. Dengan permasalahan diatas, penulis merasa perlu untuk menganalisis dasar hukum negara Indonesia yaitu pancasila sebagai ideologi terbuka, mengingat bahwa diperlukannya dasar ideologi filsafat ini dalam setiap pembentukan undang-undang maka perlu dianalisis lebih dalam makna dari keterbukaan dan implementasinya dalam bangsa Indonesia. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai jenis penelitian hukum yang sifatnya berfokus pada hukum murni dan hukum positif. Sifat keterbukaan dari Pancasila dibatasi dengan jangan sampai bercampur dengan ideologi lain yang melenceng dari fundamen Pancasila sendiri. Kata Kunci pancasila, ideologi terbuka, keterbukaan pancasilaAbstract As the days go by, it can be seen that very few Indonesian governments and people apply the characteristics of the Pancasila ideology. Such as the issuance of controversial regulations such as the Job Creation Act. In practice, the implementation of Pancasila ideology still has to be pursued further, because irregularities are starting to appear in the making of the laws and regulations. With the above problems, the author feels the need to analyze the legal basis of the Indonesian state, namely Pancasila as an open ideology, given that the need for this philosophical ideological basis in every law formation needs to be analyzed more deeply the meaning of openness and its implementation in the Indonesian nation. In this study, the author uses normative research methods as a type of legal research that focuses on pure law and positive law. The open nature of Pancasila is limited by not mixing it with other ideologies that deviate from the fundamentals of Pancasila itself. Keywords pancasila, open ideology, pancasila openness 81 PENDAHULUAN Indonesia sudah merdeka dari 17 Agustus tahun 1945 hingga saat ini, jika di hitung maka Indonesia sudah 76 tahun merdeka bebas dari penjajah dan menjadi negara yang berdiri diatas kaki sendiri. Sebelum Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia beliau dengan kedua rekannya yaitu Mohammad Yamin dan Dr. Soepomo secara bersama-sama menciptakan dasar kebijakan negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi dari rumusan Pancasila memiliki sifat tanpa adanya batasan waktu atau timeless. Dengan zaman yang selalu berubah, maka masyarakatnya juga akan mengalami perkembangan, diharapkan dengan sifat Pancasila yaitu tanpa batasan waktu masyarakat Indonesia dapat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti pada zaman waktu baru-baru merdeka dahulu. Seiring berjalannya waktu di era global ini, masyarakat Indonesia menjadi semakin cepat dalam beradaptasi dengan keadaan era ini. Tetapi semakin hari, dapat ditinjau bahwa sedikit sekali pemerintah dan masyarakat Indonesia yang mengaplikasikan sifat-sifat dari ideologi Pancasila yang dimana salah satu sifatnya adalah sifat keterbukaan. Banyak hal yang terjadi di Indonesia pada setiap harinya, seperti pada masa Covid-19 ini pada tahun 2020 lalu. Pemerintah banyak mengeluarkan undang-undang yang didalamnya mengandung banyak kontroversial yang bisa mempengaruhi implementasi undang-undang tersebut sendiri, dimana salah satu contohnya adalah dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka yang disahkan pada tanggal 16 Mei 2020. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di nilai dapat membuka celah bagi pejabat untuk melakukan korupsi pada pasal 27 yang dianggap memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah pengesahan Undang-Undang Nonor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja melalui rapat paripurna pada 5 oktober 2020, pada UU Cipta Kerja sejak awal sudah mendapat protes dari elemen buruh karena mengandung aturan-aturan yang dapat memangkas hak-hak pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. Dengan pengesahan Undang-Undang cipta kerja ini akhirnya banyak dilakukan demo dan aksi buruh terus dilakukan di berbagai tempat untuk menolak pengesahan Undang-Undang ini, tetapi pemerintah justru terus mengebut pembahasan sehingga undang-undang ini akhirnya rampung di tengah pandemi. Ketiga yaitu pengesahan revisi Undang-Undang mahkamah konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, hal ini menuai kekhawatiran karena diduga adanya sejumlah pihak yang menduga sebagai barter politik, pasalnya pada revisi ini tidak lagi mengatur masa jabatan bagi hakim konstitusi dan mengubah batas usia menimum hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 60 tahun. Dalam hal ini DPR dan pemerintah dianggap memilik kepentingan karena Mahkamah Kontsitusi sedang menangani judicial review atas Undang-Undang Cipta kerja. Sejumlah pihak khawatir, bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam menangani judicial review. Proses revisi pembahasan Undang-Undang ini juga berjalan cukup singkat, yaitu hanya selama tiga hari pada tanggal 25-28 agustus 2020. Sehingga dengan adanya kemunculan undang-undang diatas penulis merasa perlu untuk menganalisis dasar hukum negara Indonesia yaitu pancasila sebagai ideologi terbuka, mengingat bahwa diperlukannya dasar ideologi filsafat ini dalam setiap pembentukan undang-undang maka perlu dianalisis lebih dalam makna dari keterbukaan 82 83 dan implementasinya dalam bangsa Indonesia. Untuk mendalami makna dari keterbukaan pancasila dalam implementasinya dalam masyarakat maka penulis mengambil rumusan masalah yang berupa 1. Apa makna dari Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi terbuka? 2. Bagaimana Implementasinya dalam masyarakat di era global saat ini? Diharapkan dengan adanya penulisan artikel ini dapat membuka jalan dalam memahami sifat dari keterbukaan Pancasila sebagai ideologi negara dan bagaimana implementasinya yang terjadi dimasyarakat. Sehingga dari penelitian ini dapat dipelajari sebagai masukan terhadap pandangan kita terhadap Pancasila dan diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila di kehidupan sehari-hari serta dengan adanya penulisan karya ilmiah ini semakin banyak orang yang memahami silsalah ideologi Pancasila sebagai dasar Ideologi Indonesia yang sifatnya terbuka dan menuangkan karakteristik dari Pancasila pada pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan maupun secara sederhana dalam keseharian masyarakat. Diharapkan karakteristik Pancasila ini hidup pada pemikiran masyarakat sehingga api semangat untuk mencapai cita-cita negara tidak padam begitu saja. METODE PENELITIAN Pada artikel jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai jenis penelitian hukum. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang sifat dan fokusnya pada ruang lingkup disiplin hukum. Pengertian dari disiplin hukum adalah sistem yang memperlajari mengenai kenyataan yang ada atau sesuatu yang Terdapat beberapa jenis analisis penellitian yaitu kualitatif dan Pada kesempatan kali ini penulis menggunakan jenis analisis penelitian kualitatif dimana jenis analisi ini memiliki sistem 1 Soejono Soekanto, S. & Mamudji, S.. 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2 Ibid. hal. 13-14. Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka mengumpulkan data dan teori-teori buku, jurnal, website dan skripsi yang sejalan dengan dengan penelitian yang judul yang dipilih oleh Dalam menjalankan Pancasila perlu yang namanya Etika. Berdasarkan pendapat Putranto4 Etika Pancasila memiliki peran sebagai prinsip, pemandu, dan karakter manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupan yang dimana didalamnya termasuk dalam sistem administrasi Indonesia. Sehingga manusia Indonesia dapat menngkatkan budo pekerti yang dianut Pancasila dengan berbagai kepribadian yang positif seperti disiplin, jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Semenjak tahun 1970-an, terdapat 3 tiga teori hukum yang merupakan buatan asli Indonesia baik dalam bentuk pemikiran, pembuatan, penerapan maupun dalam 3 Riadi, Fathillah Salsabila., & Dewi, Dini Anggraeni. 2021.“Eksistensi dan Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di Masyarakat pada Era Revolusi Industri ”. Antropocene, April 2021. hal. 3. 4 Putranto, S. S., 2007, Etika Pancasila Aktualisasinya dalam administrasi negara Indonesia, Skripsi, Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, hal 113. penegakannya. Ketiga teori tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif. Teori Hukum Pembangunan merupakan bentuk praktik pembentukan dan penegakan hukum dimana masih mengalami halangan dan hambatan karena sulit untuk menemukan tujuan dari perkembangan dan pembaharuan hukum. 5 Teori Hukum Progresif merupakan hukum yang pro rakyat dan keadilan dengan pemikiran dasar hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum memiliki tugas untuk menjadi pintu dalam melayani masyarakat dan bukan kebalikannya. Kualitas pada suatu hukum dinilai melalui kemampuannya dalam mengabdi pada kasejahteraan rakyat. Hukum di buat untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemulian manusia, dengan dasar tersebut makan pada saat ada maslaah dengan hukum, maka 5 Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif,Yogyakarta, Genta 77. 84 85 hukumlah yang di tinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam sistem hukum. 6Teori Hukum Integratif menerangkan yaitu rakayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus didasarkan dengan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa PEMBAHASAN Pengertian dari Ideologi Terbuka Ideologi berasal dari kata “ideo’’ dan “logi”. kata ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani “eidos” yang memiliki makna pengertian, ide, atau gagasan. Dalam kata kerja ideologi dalam baha Yunani “oida” yang memiliki makna mengetahui dan melihat dengan budi. Kata “logi” dalam bahasa Yunani yaitu “logos” yang bermakna gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Jadi dapat di simpulkan bahwa ideologi memiliki makna “pengetahuan tentang ide-ide atau 6 Ibid, hal. 89. 7 Ibid, hal. 97. “Science of ideas”.8 Ideologi merupakan fondasi dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas berbangsa dan Ideologi juga tersusun dari ide dan metode yang berarti setiap ada ide dalam sebuah ideologi terdapat metode yang khas yang digunakan dalam ideologi untuk menerapkan ideologi tersebut. Ide adalah sekumpulan konsep atau pemikiran yang mengandung keyakinan dan solusi terhadap masalah manusia. Pengertian dari metode adalah penerapan ideologi secara operasional-praktis. Ideologi mempunyai fungsi penting dalam menyusun dan menanam keyakinan konsep cita-cita negara kepada warga negaranya sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan cita-cita bagi para warga 8 Gunawan Setiardja, 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila . Yogyakarta Kanisius, 9 Azikin, Andi. “Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah”. Jurnal Kebijakan Pemerintah, November 2018. hal. 78. 10 Setiardja, Gunawan. 1996. “Hak-Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Ideologi terdiri dari dua jenis yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ideologi yang memiliki sifat mutlak dimana juga bersifat digmatis dan apriori. Dogmatis memiliki makna bahwa memiliki kepercayaan pada suatu situasi dengan tidak adanya atau tidak terdapat data-data yang sifatnya dapat dipercaya. Sifat dari ideologi tertutup diberikan oleh negara yang berasal dari cita-cita dari orang atau kelompok tertentu, sehingga sifatnya tidak mengandung unsur keberagaman. Pada ideologi tertutup menganut prinsip otoriter, yang diartikan negara berperan sebagai penguasa totaliter yang dimana menguasasi seluruh bidang kehidupan masyarakat. Dalam ideologi tertutup warga negara di tuntut untuk setia secara total pada ideologi tanpa kecuali atau sifatnya mutlak, konkret, tegas/keras, dan total. 11 Hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila”. Yogyakarta Kanisius, hal. 76. 11 Wulandari, Trisna. “3 Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup, Siswa Perlu Tahu”, terbuka sendiri memiliki pengertian ideologi yang sifat konsep pemikirannya terbuka. Ideologi terbuka menanam nilai-nilai dan cita-cita yang diambil dari kerohanian, kebudayaan dan moral-moral dari masyarakat. Ideologi terbuka memiliki karakter demokratis dan terbuka dimana tidak totaliter. Ideologi terbuka tidak dapat digunakan sebagai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang atau kelompok tertentu. Dalam konsep ideologi terbuka sifatnya inklusif dan menginspirasi masyarakatnya untuk menjalankan cita-cita negara. 12 Sehingga dengan ideologi terbuka ini bersifat dinamis terbuka yang inspiratif yang mampu beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Dalam hakikat teori hukum pembangunan, seyogyanya masalah pembangunan merupakan pembaharuan terhadap pola pikir perilaku, karakter, prinsip-prinsip, tertutup-siswa-perlu-tahu , diakses pada Rabu, 23 Februari 2022. 12 Ibid. 86 87 secara keseluruhan baik yang berkuasa maupun yang dikuasai. Peran hukum dalam pembangunan guan menjamin mengenai perubahan yang terjadi menggunakan cara yang tertib dan teratur. Hukum berperan sebagai gerbang pintu menuju keadilan sila kelima Pancasila 13 , kepastian dan kemanfaatan dari hukum yang di tuangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, namun cara yanng paling cepat dan rasional adalah dibuatnya peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan cara pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Mengenai manusia Indonesia dalam pembangunananya dilandaskan dengan penerimaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sebuah kenyataan dan dasar berpikir dan berperilaku manusia Indonesia. Setelah penjelasan diatas dapat dipahami apa itu yang dimaksud 13 Shidarta, 2012. Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi. Jakarta Epistema Institute. hal. 56. dengan ideologi terbuka. Pancasila merupakan Ideologi bagi Bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan pancasila dipandang sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal ini bisa di lihat saat Ir. Soekarno berpidato saat sidang BPUPKI yang sekiranya berbunyi “Dalam mengadakan negara Indonesia merdekkan itu harus dapat meletakkan negara itu diatas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini”14. Beliau juga menyampaikan hal berikut “saya beri uraian itu tadi agar saudara – saudara mengerti bahwa bagi republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar bintang pimpinan dinamis, kalau kita mencari satu dasar 14 Teguh Prasetyo, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasil, Nusa Media, Bandung, hal. 20-21. Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam – dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. kalau kita mau memasukkan elemen – elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk diatasnya”15. Jika dianalisa kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa Bangsa Indonesia wajib memiliki dasar yang kuat dan dinamis yang hidup di dalam masyarakatnya kemudian dasar tersebut harus lahir dari Indonesia sendiri bukan mengambil ide dasar dari negara lain. Lebih lanjut para pendiri negara juga saling bertukar pikiran dalam memutuskan ideologi negara sehingga lahirlah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang pada hakikatnya saling berhubung dan dan saling mengkualifikasi. Kelima sila dalam pancasila juga dikatakan 15 Mufti Makarim.”Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan. Pusat”. ELSAM. Desember. 2014, hal. 34. sebagai suatu sistem filsafat. Sistem filsafat memiliki makna bahwa merupakan suatu organis atau sebuah kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama serta memiliki tujuan yang sama. 16 Pada hukum progresif fokus pada prinsip hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum dilihat pada sikap dan perilaku bangsanya sendiri, karena sikap dan perilaku dari bangsa tersebut kah yang menentukan kualitas hukum bangsa itu sendiri. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum legal stuff, sistem hukum, berfikir hukum dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buruk, sistem hukum akan menjadi rusak. Maka penting untuk menerapkan fundamental dari Pancasila pada manusia demikian pada teori hukum integratif menyarankan untuk sistem hukum Indonesia memasukkan yurisprudensi sebafai salah satu unsur struktur dan hierarkhu peraturan 16 Ibid. hal. 130. 88 89 Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sila-sila dari Pancasila merupakan sistem filsafat dimana sila-sila tersebut saling berhubungan, saling bekerja sama, saling memuliakan masing-masing sila sehingga dapat menuju tujuan dari sistem filsafat tersebut. Untuk memahami nilai-nilai dalam Pancasila yang dijabarkan oleh Soejadi yang berbunyi 18 1. Sila Pertama Pada sila pertama terkandung nilai-nilai yang sifatnya religius yang di dalamnya meliputi a. Adanya keyakinan bahwa adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang sifatnya sempurna dan suci layaknya pengasih, bersifat adil, bijaksana, dan lain-lain; b. Tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara 17 Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta Genta Publishing. Hal. 121 18 Soejadi, 1999, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, ,Yogyakarta, Lukman Oset, hal..88. menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Indonesia mengakui keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 UUD 1945. pada pembukaan UUD 1945 Indonesia juga mengakui bahwa adanya negara Indonesia karena ada keikutsertaan dari tangan Tuhan. Indonesia tidak akan mendapatkan kemerdekaan jika tidak ada bantuan dari tangan Tuhan. Hal ini juga di pertegas pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ketiga yang pada intinya berbunyi karena berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan adanya keinginnan jiwa dari pada luhur, agar memiliki kehidupan bangsa yang bebas, dengan ini rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Adanya alinea tersebut maka dapat di lihat bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Maka dari itu 19 Widiatama., Mahmud, Hadi., & Suparwi. “Ideologi DEOLOGI Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia”. USM Law Review, November, Tahun 2020. hal 322. Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka seyogyanya negara indonesia wajib menjamin adanya kebebasan dalam beragama hal ini juga ditegaskan pada Pasal 29 UUD 1945 yang pada intinya berbunyi 1 negara di dasari dengan ketuhanan yang Maha Esa, 2 negara menjamin kemerdekaan seteiap penduduknya untuk memeluk agama dan keyakinannya sebsuai dengan agama dan kepercayaan 2. Sila Kedua Menjunjung tinggi dari unsur dari kemanusiaan yang bermakna a. Mengakui pada harkat dan martabat manusia di ikut sertakan juga hak dan kewajibannya sebagai warga negara; b. Mengakui untuk berperilaku adil dan beradap terhadap diri sendiri, manusia, hewan, alam dan Tuhan; c. Mengakui manusia sebagai mahluk yang memiliki adab dan budaya yang memiliki kekuatan dalam menciptakan, merasakan dan memiliki keyakinan; Pada sila keduanya ini Indonesia 20 Ibid. hal. 323. mengakui adanya Pancasila menganut sistem kekeluargaan dan gotong royong. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Soepomo yaitu asas kekeluargaan dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dari paham negara Integralistik, menurut pendapat beliau jika ingin membicarakan mengenai dasare pemerintahan Indonesia maka seyogyanya dasar pemerintahan tersebut paa asas kekeluargaan yang disebut dengan negara Pancasila mengambil asas kekeluargaan dikarenakan Indonesia menentang sistem Individualisme dan liberalisme. Sehingga diharapkan warga Indonesia saling menghormati dan menyayangi layaknya keluarga. Diharapkan bahwa rakyat Indonesia jika terjadi permasalahan diharapkan diselesaikan secara kekeluargaan. Asas kekeluargaan juga mengartikan bahwa Indonesia sebagai negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dapat di lihat dalam penjelasan umum UUD 1945 yang 21 Ibid. 90 91 pada intinya menyebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam muatan diatas dapat di analisa bahwa Indonesia menganut aliran negara kesatuan, dan negara yang melindungi seluruh rakyat secara keseluruhan. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah terjadi konflik oleh orang indonesia khususnya suku Jawa maka jalan penyelesaiannya yang dipilih adalah dengan kompromi, musyawarah dan pendekatan sosial selalu dipandang sebagai penyelesaian terbaik dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan dalam hidup berdampingan. Dapat dikatakan bahwa musyawarah merupakan karakteristik utama dari budaya Hukum 3. Sila Ketiga Menjunjung nilai permersatuan bangsa 22 Daniel Lev, 2019, “Judicial Institutins and Legal Culture in Indonesia”, Cornell University Press, yang meliputi a. Mengakui berbagai macam etnis suku, agama, adat, dan kebudayaan; b. Mengakui terdapat persatuan wilayah dan bangsa dan mewajibkan warga negaranya untuk membela atau menjunjung tinggi negara Indonesia; c. Cinta dan bangga terhadapa bangsa Indonesia. Pancasila juga menganut asas gotong royong dimana dalam hal ini memberi makna bahwa Pansacila mengakui gotong royong sebagai salah satu sifat dari rakyat Indoensia. Makna dari gotong royong adalah saling membantu dalam berbagai hal dalam memetingkan kepentingan bersama. Gotong royong juga sering kita temukan dalam masyarakat Indonesia salah satu contohnya adalah gotong royong dalam menjaga kebersihan membangun jembatan dan jalan. Gotong royong juga dapat ditemukan dalam wakil-wakil rakyat seperti MPR, DPR, dan DPRD dalam membuat produk hukum yang berupa peraturan Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 4. Sila Keempat Pada sila keempat mengandung nilai kerakyatan yang berisikan a. Negara berdiri untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia; b. Bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat; c. Setiap masyarakat negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; d. Bahwa pimpinan kerakyatan merupakan hikmat dari kebijaksanaan yang wajib dilandasi dengan akal sehat; e. Bahwa pengambilan keputusan diambil dengan dasar musyawarah dan mufakat dari wakil-wakil rakyat. 5. Sila Kelima Pada sila kelima mengandung nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berisi a. Berperilaku adil di dalam setiap bidang kehidupan seperti dalam politik, ekonomi, sosial budaya,dll; 23 M. Parapat, dan Sunardi. 1982. Pemekaran Wawasan Nusantara Sebagai Doktrin Dasar Nasional. Wawasan Nusantara. Jakarta Surya Indah. hal. 77. b. Bahwa wujud keadilan sosial didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia; c. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban; d. Bahwa menghormati hak milik orang lain; e. Bahwa cita-cita masyarakat untuk adil dan makmur tersebar secara merata begtu juga secara spiritual pada selutuh masyarakat Indonesia. f. Cinta terhadap kemajuan dan pembangunan. Dapat dianalisa bahwa dari kelima sila tersebut semua cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pancasila dan pancasila digunakan sebagai acuan penuntun dalam penerus cita-cita bangsa Indonesia ke generasi selanjutnya. Menurut pendapat Waruwu dan Sari dikatakan berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalamn Pancasila sebagai Ideologi terbuka24 1. Nilai dasar yang digunakan dalam 24 Waruwu, W. A. K., & SARI, S. M. 2020. “Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Pada Siswa Di Era Revolusi Industri Jurnal Ilmiah Aquinas,Vol. 3 Januari 2020. hal. 84-95. 92 93 Pancasila yang dibuat oleh para pendiri negara bersifat tetap dan abstak tanpa adanyanya batasan waktu atau timeless. Nilai-nilai yang dianut dalam Pancasila berasal dari Indonesia sendiri yang berawal dari sejarah perjuangan pada perlawanan Indonesia terhadap penjajah dan cita-cita yang tertanam dalam agama dan tradisi; 2. Dalam nilai instrumen yang bermakna nilai yang berasal daru suatu konteks. Salah satu nilai yang terperinci dalam dasar pancasila adalah Nilai Instrumental; 3. Dalam Pancasila juga terdapat nilai praktis, yang berarti nilai-nilai dalam pancasila dpaat di praktikan atau di implementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam bersikap, berperilaku, dan dalam mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila selain sebagai ideologi terbuka yang dimana berdimensi idealis, normatif, dan realistis; 4. Dalam Pancasila juga menganut nilai-nilai filosofis, guna menjadi sistem norma-norma dan menjadi cerminan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahwa Pancasila sebagai Ideologi terbuka yang berdimensi idealis, normatif dan realistis mereka saling berhubungan sehingga mereka menjadi suatu kesatuan Pancasila merupakan Ideologi yang sifatnya terbuka dapat dilihat dalam sila-sila dari pancasila itu sendiri berikut adalah penjelasannya26 1. Tidak dapat dihindari bahwa dinamika perkembangan masyarakat Indonesia berkembang begitu pesat. Tetapi tidak semua jawabannya selalu ditemukan dalam ideologis. Sebagai contoh bisa dilihat dari perkembangan globalisasi ekonomi dalam hal ini peranan besar tidak lagi di genggam oleh negara dan 25 Muslimin, H. 2016. “Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi”. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7 Juni 2016, hal. 30-38. 26 Supriyatno, Arie. “Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka”. Edukasi UNIMMA Journal, Juli Tahun 2010. hal. 164. Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka pemerintah karena dari besar dan kompleksitasnya cenderung lambat dalam menangani cepatnya perubahan globalisasi ekonomi hal ini lebih bergantung dengan badan usaha swasta; 2. Bangkrutnya ideologi tertutup, karena pada dasarnya jika menggunakan ideologi terbuka maka ideologi akan berinteraksi dengan dinamis dengan perkembangan yang ada. Secara sederhana ideologi tertutup menganggap bahwa ideologi tersebut sudah mengetahui seluruh jawaban dari kehidupan; 3. Dalam sejarah politik di Indonesia terdapat suatu waktu dimana pancasila masuk kedalam ideolodi komunisme yang sangat besar, dan pancasila pernah hampir terjerumus dalam dogma yang kaku. Pada waktu kekakuan itu Pancasila tidak digunakan sebagai ideologi kebersamaan tetapi sebagai alat untuk senjata untuk melawan lawan-lawan politik; 4. Tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Syarat dalam hidup “bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” memperlihatkan bahwa terdapat wilayah kehidupan yang otonom serta disebabkan oleh hala tersebut hal ini tidak mengacu secara langsung pada nilai pancasila. Untuk memahami bahwa pancasila sebagai ideologi terbuka, perlu ada beberapa hal yang harus di dalami yaitu 1. Nilai Pancasila yang Sifatnya Abadi Nilai Pancasila yang abadi tertulis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 UUD 1945 pada bagian pembukaan di keempat alienanya tersebut. Pada aliena pertama berisi tentang bahwa kemederkaan merupakan hak segala manusia dan bangsa dengan terbebas dari penjajahan. Pada alinea kedua yang pada intinya berbunyi berisi mengenai cita-cita nasioonal dan cita-cita kemerdekaan. Tentu saja setiap rakyat di setiap negara ingin hidup merdeka sama halnya dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ingin hidup 94 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dinamika kehidupan masyarakat Pembatasan Keterbukaan Sebuah Ideologi Dalam pengertian dari ideologi terbuka, terdapat cela pemikiran bahwa apakah dengan sifat keterbukaan dari sebuah ideologi berarti segala bentuk dari ideologi dan penafsiran dapat di telan begitu saja? Tentu saja masih ada batasannya. Secara teori dan praktik tidak mungkin semua ideologi dan penafsiran dapat dijadikan menjadi satu begitu saja dalam tujuan memahami dan dan menerangkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bukanlah ideologi terbuka, tetapi sebaliknya menunjukkan bahwa tidak memiliki ideologi. Ideologi yang memiliki makna a system ideas, memiliki syarat untuk memiliki sifat sistematis dan konsisten. Dengan dasar ini maka isi dari unsur-unsur harus seirama, saling 28 Antoni, Condra. “Filsafat Pancasila Sebagai Basis Pergerakan Mahasiswa, Kehidupan Sosial, dan Spirit Kewirausahaan”., Jurnal Integrasi, Oktober Tahun 2012. hal. 131. bersinambungan, dan porsinya sama antara satu sama lain. Ideologi yang memiliki gagasan yang tidak sesuai atau bertentangan akan secara otomatis ditolak jika ideologi tersebut tetap konsisten memelihara kekonsistenannya. Istilah kata “terbuka” memang bisa diartikan bermacam-macam. Tetapi perlu diingat bahwa sifat terbuka disini adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dititikan pada nilai instrumentalnya bukan hanya nilai dasarnya saja. Dengan begitu berikut adalah batasan-batasan keterbukaan 1. Mementingkan Kepentingan Kestabilan Nasional Pada dasarnya untuk mengajukan nilai-nilai dasar dapat saja dijabarkan, tetapi jika sejak awal sudah diketahui bahwa cenderung menimbulkan keresahan yang dampaknya besar, sebagiknya dicari dahulu waktu, wujud, serta cara penyampaiannya. 2. Determinasi Pada Ideologi Marxisme-Lininisme atau Komunisme, Ideologi Liberalisme, 95 96 Kapitalisme, dan Ideologi Negara Khilafah Banyak negara-negara yang menerapkan ideologi Komunisme ini mengalami kebangkrutan seperti Korea Utara merupakan salah satu conntohnya. Tetapi bukan berarti kita dapat tidak mempedulikan ideologi ini sama sekali. Dengan pemahaman “terbuka” bukan berarti ideologi Pancasila pada nilai Instrumentalnya terbuka terpadap pemahaman Komunisme. Sebagai rakyat Indonesia kita harus waspada terhadap sisi-sisi rawan kita. Agar terhindar dari penggunaan doktrin, kebijakan, atau strategi yang memiliki pemahaman Marxisme-leninis atau komunisme baik secara sadar maupun tidak sadar. Pemahaman komunisme memiliki ciri-ciri memiliki sifat kontradiksi yang permanen yang artinya adalah tidak dapat berdamai sampai salah satu pihak hancur, dan yang kedua adalah paham komunisme ini suka menggunakan segala cara dan apapun caranya untuk mencapai tujuannya. a. Ideologi Liberalisme Para penganut liberal klasik percaya bahwa adanya pemerintah guna melindungi hak-hak orang, serta memperluas kebebasan dan kesempatan dengan meminimalisir pemaksaan dan mengizinkan terciptanya perdamaian. Tujuan dari liberal klasik adalah pemerintah itu terbatas dan di batasi dalam kekuasaannya dan cakupannya, serta dalam sistem litigasi. Mengenai kekuasaan, mereka sadar bagaimana kekuasaan pemerintah dapat membahayakan kebebasan, sehingga perlu adanya batasan. 29 Alasan lain mengapa pemerintah dibatasi cakupannya dan kekuasaannya adalah pada dasarnya manusia itu tidak sempurna. Orang-orang dalam pemerintahan adalah orang-orang biasa yang memiliki kekurangan, bisa saja orangmereka tidak bijak atau lebih memilih kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Tetapi mereka mendapatkan kekuasaan yang besar termasuk dalam mendenda dan memenjarakan 29 Mahaganti, Juan, 2019, Liberalisme Klasik Perkenalan Singkat Eamonn Butler, Jakarta Selatan Friedrich Naumann Foundation Indonesia, hal. 59. Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka rakyatnya. 30 Dalam hal batasan mungkin Liberal Klasik mungkin yang paling berkualifikasi dengan garis batasan karena mereka mengerti pentingnya batasan kekuasaan pemerintah dan bahayanya jika kekuasaan pemerintah tidak terkendali, walaupun pemerintah bisa memiliki peranan seperti dalam hal bantuan bencana alam, perludiingat bahwa hal ini tidak boleh hanya di sediakan oleh pemerintah sendiri. 31 b. Idelogi Kapitalisme Kapitalisme merupakan suatu sistem sosial yang berdasarkan pada pengakuan dari hak-hak individu, termasuk ddalam hak milik yang mana semua pemilikan adalah milik privat, hal ini merupakan pendapat dari Ayn Randpada tahun pendapat Smith berkata bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan mebebaskan individu-individu mengejar kepentingan mereka masing-masing tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara. Pada abad 20 30 Ibid. hal. 60. 31 Ibid. hal 63. kapitalisme menghadapi berbagai tekanan dan tegangan yang diperkirakan, dengan muncunya kerajaan industri yang menjadi birokratis uniform dan terjadinya kepemilikan saham oleh sebagian individu kapitalis memaksa pemerintah barat mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan seperti pembuatan undang-undang anti monopoli, sistemasi pajak, dan jaminan kesejahteraan. Ayn Rand dalam Capitalism 1970 menyebutkan tiga asumsi dasar kapitalisme, yaitu a kebebasan individu, b kepentingan diri selfishness, dan c pasar bebas. Menurut Rand, kebebasan individu merupakan tiang pokok kapitalisme, karena dengan pengakuan hak alami tersebut individu bebas berpikir, berkarya dan berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. 32 c. Ideologi Khalifah Dalam Al-Qur’an sudah tertulis mengenai legalitas khalifah sebagai 32 Kristeva, 2015. Sejarah Ideologi Dunia Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, Marxisme, Konservatisme, Yogyakarta Lentera Kreasindo, hal. 14. 97 98 suatu sistem politik yang tertulis dalam QS. An-Nur [24] 55 “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” Penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa sistem Khalifah Islam adalh sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam dimana didalamnya mengandung unsur aqidah, fiqih, dan syariah Islam. Di lihat dari sejarahnya sistem pemerintahan khalifah diterapkan oleh Rasulullah SAW pada zamannya hingga tahun Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Sebelum mengimplementasikan pancasila perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bagaimana fungsi Pancasila ditemukan dalam keseharian masyarakat Indonesia, berikut adalah jabarannya a. Sebagai Dasar Negara Indonesia b. Cerminan pribadi Indonesia c. Mencerminkan jiwa Indonesia d. Merupakan sumber hukum di Indonesia e. Merupakan perikatan luhur Indonesia f. Cita-cita bangsa yang menyatukan Bangsa Indonesia g. Tujuan hidup Indonesia h. Sebagai dasar Moral untuk menjalankan Pancasila i. Sebagai dasar pembangunan Nasional Bangsa Indonesia Jika kita menganalisis persoalan 33 Al-Amin, Ainur Rofiq, 2012, Membongkar Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia, Yogyakarta LKiS Pelangi Akasara, hal. 2. Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dalam kehidupan terdapat banyak hal yang dapat diimplimentasikan dari Pancasila tetapi banyak juga yang kenyataan bahwa tidak adanya keselarasan Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu contoh dari masyarakat menerapkan nilai Pancasila adalah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut pertanggungjawaban dari penguasa untuk berpihak kepada rakyat. Mengapa bisa terjadi demonstrasi? Hal ini dikarenakan oleh dorongan-dorongan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan untuk masyarakat Indonesia. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk implementasi nyata dari penerapan keinginan luhur demi mencapainya cita-cita bangsa yang menyaytukan bangsa Indonesia selama dalam melakukan demonstrasi masih memperhatikan ketertiban sosial. Salah satu bentuk lain dari implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah munculnya komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang visi misi nya adalah membantu dan peduli terhadap masyarakat-masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keterbatasan ekonomi, mental, fisik, dan lain hal sebagainya. Salah satu komunistasnya adalah komunitas membaca buku, komunitas feminisme, komunitas bantuan sosial terhadap bencana alam, panti asuhan, relawan menjadi guru dan lain-lain. Yang dimana dalam hal ini artinya banyak sekali masyarakat Indonesia yang peduli dan ingin membantu terhadap sesama dan selalu kritis terhadap penguasa yang tidak memihak kepada rakyat. Tetapi banyak juga komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang menjalankan yang fisi misi nya adalah membantu dan peduli terhadap masyarakat-masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keterbatasan ekonomi, mental, fisik, dan lain hal sebagainya dengan landasan politik dan kepentingan-99 100 kepentingan pihak tertentu demi tujuan yang mereka ingin capai. Dalam hal pembangunan Bangsa Indonesia, faktanya banyak sekali penguasa dalam pemerintahan dimana penguasa-penguasa tersebut tidak memiliki latar belakang dan kompetensi yang mencukupi terhadap posisi yang mereka laksanakan. Bukannya penulis menutup kemungkinan adanya orang-orang yang ingin mencalonkan diri tetapi tidak memiliki latar belakang yang mendukung di posisi yang diinginkan. Tetapi banyak sekali dikarenakan tidak memiliki latar belakang terhadap bidang yang dikerjakan, penguasa tersebut tidak menjalankan fisi-misi atau melakukan ataupun merencanakan pembangunan terhadap wilayah kekuasaan yang dipegang olehnya. Mengenai kompetensi banyak sekali penulis temukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa calon-calon penguasa yang mencalonkan diri terlihat tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Faktanya banyak kepala-kepala daerah yang hanya mencalonkan diri, kemudian terpilih dan tidak melakukan apa-apa dalam membangun daerah yang dikuasainya tersebut. Salah satu contoh yang ingin penulis tarik adalah tidak lama pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga peraturan perundang-undangan yang mengantung kontroversi yaitu Perppu Nomor 1 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Munculnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sis tem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 yang disahkan pada tanggal 5 Mei 2020. Pada Undang-Undang ini di nilai dapat membuka celah bagi pejabat untuk melakukan korupsi pada pasal 27 yang dianggap memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi. Pasal 27 tersebut berbunyi “1 Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. 2 Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3 Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.” Pada Pasal 27 ayat 2 di nilai memberikan cela pada anggota pemerintahan melakukan tindak korupsi dalam dana yang tujuannya dibuat untuk program pemulihan ekonomi nasional untuk penyelamatan ekonomi dari krisis engan munculnya ayat 2 tersebut para pejabat yang diduga atau merupakan tersangka dalam kasus korupsi dengan basis penyelamatan krisis ekonomi negara pada perppuu ini tidak dapat di tuntut secara perdata maupun pidana dengan dasar jika dalam pelaksanaan tugas tidak didasarkan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di tambah dengan bunyi dari Pasal 27 ayat 3 dimana tindakan atau keputusan apapun yang di ambil berdasarkan peraturan tersebut bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara PTUN. Sehingga sulit untuk undang-101 102 undang ini untuk digugat pada pengadilan PTUN saat dirasa undang-undang ini tidak berpihak pada rakyat yang membutuhkan. Perppuu Nomor 1 tahun 2020 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. tetapi setelah ditelaah dalam Undang-Undang tersebut tidak ada yang diubah dalam Perppuu nomor 1 tahun 2020 tersebut, didalamnya hanya berasi peraturan berlanjut mengenai perpajakan. Kedua, adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja melalui rapat paripurna pada 5 oktober 2020, pada Undang-Undang ini sejak awal sudah mendapat protes dari elemen buruh karena mengandung aturan-aturan yang dapat memangkas hak-hak pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. Pasal yang menjadi permasalahan bagi masyarakat adalah Pasal 59 ayat 4, Pasal 79 ayat 2 huruf b, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, serta Pasal 81 angka 24, Pasal 81 angka 29, Pasal 81 angka 58. Pada Pasal 59 Ayat 4 mengubah Pasal 81 angka 5 UU Ketenagakerjaan, dimana Pasal 59 ayat 4 ini mengatur mengenai ketentuan lanjut mengenai jenis, sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan, PKWT bisa diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang sebanyak 1 satu kali dalam kurun waktu paling lama satu tahun. Pada Pasal 79 ayat 2 huruf mengatur mengenai pekerja wajib diberikan waktu istirahat sebanyak 1 satu hari dalam 6 enam hari kerja sedangkan pada UU keternagakerjaan pekerja memiliki hak untuk libur 2 hari dalam 1 minggu kerja. Pasal 79 ayat 3 mengatur mengenai cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 1 tahun 12 bulan secara terus Pasal 79 ayat 4 mengatur pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 79 ayat 5, mengatur mengenai perusahaan tertentu bisa memberikan waktu Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Dengan ketntuan diatas dapat dianalisa bahwa peraturan tersebut memberikan kekuasaan lebih kepada pihak perusahaan, di khawatirkan hak-hak dari para pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan karena berdasarkan perjanjian antara pekerja dengan perusahaan. Pengesahan Undang-Undang cipta kerja ini akhirnya banyak dilakukan demo dan aksi buruh terus dilakukan di berbagai tempat untuk menolak pengesahan Undang-Undang ini, tetapi pemerintah justru terus mengebut pembahasan sehingga undang-undang ini akhirnya rampung di tengah pandemi. Dalam UU Cipta Kerja ini kedudukan UU Cipta kerja ini memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan undang-undang lain yang dalam UU Cipta kerja ini ubah, sehingga terjadi tumpang tindih antara undang-undang. Perlu dingat juga bahwa UU Cipta Kerja tidak menganut asas Lex Specialis derogat legi generali, sehingga UU Cipta Kerja tidak memiliki kapasitas untuk mengubah undang-undang lain. Ketiga yaitu pengesahan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi UU MK, hal ini menuai kekhawatiran karena diduga adanya sejumlah pihak yang menduga sebagai barter politik, pasalnya pada revisi ini tidak lagi mengatur masa jabatan bagi hakim konstitusi dan mengubah batas usia menimum hakim konstitusi dari kerurang-kurangnya 47 tahun Pasal 15 ayat 2 huruf d, UU tahun 2014 menjadi paling rendah 55 tahun Pasal 15 ayat 2 huruf d, UU Tahun 2020. Dalam hal ini DPR dan pemerintah dianggap memilik kepentingan karena Mahkamah Kontsitusi sedang menangani judicial review atas Undang-Undang Cipta kerja. Sejumlah pihak khawatir, bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam menangani judicial review. Proses revisi pembahasan Undang-Undang ini juga berjalan cukup singkat, yaitu hanya selama tiga hari pada tanggal 25-28 agustus 2020. 103 104 Untuk memiliki pemikiran kritis terhadap Pancasila berdasarkan pendapat Prof. Drs. Sunarjo. Wreksosuhardjo menjelaskan bahwa menguraikan pemikiran kritis yang bernuansa optimis dalam menganalisa permasalahan masyarakat dalam kaca mata Pancasila. 34 Salah satu contoh yang beliau berikan adalah mengenai banyaknya pengangguran yang baru saja lulus dari universitas. Banyak mahasiswa yang baru lulus mendaftarkan diri untuk mencari pekerjaan. Tetapi kecil dan sedikitnya lapangan pekerjaan untuk para pekerja. Sehingga dalam permasalahan ini berhubungan dengan sila kelima dari sila Pancasila, dimana pemerintah memang bertanggung jawab untuk memberikan atau menyediakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya namun, jika tidak dimumpungi dengan individu yang tidak bekerja keras dalam meningkatkan kualitas diri maka sekeras apapun usaha pemerintah 34 Wreksosuhardjo, Sunarjo. Drs, Prof. 2005. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta Andi. untuk memperbesar lapangan pekerjaan tidak dapat berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat karena masyarakat tidak memiliki kemampuan atau memenuhi kriteria untuk menduduki pekerjaan tersebut. Sebenarnya banyak juga yang orang memiliki latar belakang dan kompetensi yang memumpuni tetapi tidak unggul, atau para penguasa yang sudah berusaha untuk merencanakan pembangunan tetapi tidak sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, atau masyarakat Indonesia sendiri yang kurang kritis dalam memilih calon yang akan memimpin mereka kedepannya. Hal diatas merupakan salah satu contoh fakta secara praktikal dari implementasi Pancasila yang terjadi di Indonesia. Melihat sejarah politik Indonesia selama 76 Tahun merdeka, pada prakteknya Ideologi Pancasila terjerumus hanya menjadi utopis atau memimpikan suatu struktur masyarakat dab tata politik yang hanya bagus dalam penggambarannya tetapi sulit untuk mewujudkannya. Prinsip nilai-nila dari sila Pancasila adalah Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka egaliter atau sederajat antara satu sila dengan sila yang lainnya. Prinsip egaliter ini sendiri juga bermakna adanya kesetaraan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, keadaan sosial, namun secara intrepetasi memiliki kerawanan akan masuknya nilainya Sosialis, Ateis, Kapitalisme, Liberalisme, Kleptokrasi, Tupokrasi, Anarkis, Patriarkal, Hierarkis, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa prinsip atau tujuan dari Ideologi Pancasila menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Menanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terlalu naif dan profokatif jika ada gagasan lain yang ingin menempatkan paham komunisme, ateisme, ataupun kapitalisme dalam pola Pancasila. PENUTUP Kesimpulan Pancasila merupakan ideologi yang dibuat oleh Indonesia untuk bangsa Indonesia sebagai tujuan dan dasar asas di Indonesia. Pancasila menganut Ideologi terbuka, makna dari terbuka sendiri adalah bukan terbuka untuk segala pemahaman ideologi, tetapi fokus pada pemikiran bahwa Pancasila akan terbuka terhadap kesempatan untuk berkembang menjadi negara yang lebih baik. Implementasi keterbukaan Pancasila saat ini masih tidak sesuai dengan asas-asas Pancasila, seperti dikeluarkannya UU Cipta kerja yang mengurangi hak-hak para pekerja dan berpotensi memberikan kekuasaan lebih kepada perusahaan, dibuatnya peraturan perundang-undangan yang memberikan cela terhadap para pejabat untuk melakukan korupsi, belum lagi adanya politik tidak sehat dengan direvisinya UU MK yang seakan-akan memiliki kepentingan karena MK sedang melakukan judicial review pada UU Cipta Kerja. Saran Diharapkan kedepannya para pemimpin negara seyogyanya menjalankan prinsip-prinsip dari Pancasila sebagaimana mestinya 105 106 bukan demi kepentingan pribadi. Harapan penulis, masyarakat Indonesia bisa lebih kritis dalam membaca berita dan memilih calon memimpin yang akan memimpin Negara Indonesia dengan mengukur kompetensi dan kerja nyatanya. DAFTAR BACAAN Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penerapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5456 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Undang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Lembar Negara Antoni, Condra, “Filsafat Pancasila Sebagai Basis Pergerakan Mahasiswa, Kehidupan Sosial, dan Spirit Kewirausahaan”, Jurnal Integrasi, Oktober, Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 Vivi Elizabeth, Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Tahun 2012. Al-Amin, Ainur Rofiq, 2012, Membongkar Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia, Yogyakarta LKiS Pelangi Aksara. Azikin, Andi, “Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah”, Jurnal Kebijakan Pemerintah, November 2018. Daniel Lev, 2019, “Judicial Institutins and Legal Culture in Indonesia”, Cornell University Press. Gunawan Setiardja, 1993, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila , Yogyakarta Kanisius. Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta Paradigma, Mahaganti, Juan, 2019, Liberalisme Klasik Perkenalan Singkat Eamonn Butler, Jakarta Selatan Friedrich Naumann Foundation Indonesia. Kristeva, 2015, “Sejarah EJARAH Ideologi Dunia Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, Dan Marxisme, Konservatisme”, Yogyakarta Lentera Kreasindo. M. Parapat, dan Sunardi, 1982, Pemekaran Wawasan Nusantara Sebagai Doktrin Dasar Nasional, Wawasan Nusantara. Jakarta, Surya Indah. Makarim, Mufti, ”Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan Pusat”, ELSAM, Desember, 2014. Muslimin, H, 2016, “Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, Juni 2016. Supriyatno, Arie, “Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka”, Edukasi UNIMMA Journal, Juli Tahun 2010. Pancasila Putranto, S. S., 2007, Etika Pancasila Aktualisasinya dalam administrasi negara Indonesia, Skripsi, Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada. Riadi, Fathillah Salsabila, & Dewi, Dini Anggraeni, 2021, “Eksistensi 107 Perspektif Hukum, Vol. 22 Mei 202280-108 108 dan Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di Masyarakat pada Era Revolusi Industri ”, Antropocene, April 2021. Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta Genta Publishing. Shidarta, 2012, Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum Sebuah Diagnosis Awal, dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi, Jakarta Epistema Institute. Setiardja, Gunawan, 1996, “Hak-Hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila”, Yogyakarta Kanisius. Soejadi, 1999, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia,Yogyakarta, Lukman Oset. Soekanto, S. & Mamudji, S, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Teguh Prasetyo, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung. Republik Indonesia Nomor 6516 ResearchGate has not been able to resolve any citations for this MusliminPancasila is a basic value from Indonesia as a nation, it is also a basic ground in nation and country life sinceIndonesia independence. Regarding how important the existence of Pancasila, it is must be going through along and hard process to create Pancasila. This paper will highlight and study Pancasila creation as anideology and country basic ground. This paper will also study about Pancasila position after reformation timeand how those ideology implemented in challenging changes in after AzikinThe Pancasila that has been agreed upon by the Indonesian people as a state ideology in regulating the life of the nation and state always experiences challenges and tests on the socio-political situation and the conditions of the times which are constantly changing. As an open ideology, Pancasila implies that the basic values of Pancasila are expected to be developed and form the basis of formulating government policies in accordance with the dynamics of life in society and nation to achieve the goals of the country. In the practice of state and government since the old order, the new order and the reform order, the existing philosophical values of Pancasila are considered not enough to have an assessment index to be implemented in the operationalization of rules in formulating government policies, where the interpretation of Pancasila values is always different -different in formulating government policies for each government regime. Even Pancasila is always only used as a “jargon” by every regime in power in maintaining its power against parties that are critical or not in line with the politics of the ruling regime. As a result, Pancasila always loses its essence, because every government regime always builds its own discourse about the essence of the meaning of Pancasila, which is adjusted to its political interests. Even in the course of reform in Indonesia since 1998, Indonesia has become a “Pancasila” state under the guise of Liberal Capitalism. The application of neoliberal government policy has never been questioned, whether it is appropriate or not with the values of Pancasila. Even though later, the problem of new style authoritarianism and new style corruption in the liberal era arose, again the value and meaning of Pancasila was again interpreted to adapt the current liberal capitalism system.. The method with the coalition process between the executive and political party parties in the legislature coupled with “political” support of capitalist holders of capital gave birth to a coalition to secure the interests of each party, as a result of the legislative and executive President directly elected by the people as representatives of government power holders, become ineffective, in guaranteeing the welfare of the people because of the hostility of government power with the interests of capitalists who have supported it. Then where is the concept and implementation of social justice for all Indonesian people ....? Keywords Pancasila ideology, government policyPemekaran Wawasan Nusantara Sebagai Doktrin Dasar NasionalM ParapatDan SunardiM. Parapat, dan Sunardi, 1982, Pemekaran Wawasan Nusantara Sebagai Doktrin Dasar Nasional, Wawasan Nusantara. Jakarta, Surya Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan PusatMufti MakarimMakarim, Mufti, "Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan Pusat", ELSAM, Desember, Sebagai Ideologi TerbukaArie SupriyatnoSupriyatno, Arie, "Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka", Edukasi UNIMMA Journal, Juli Tahun Pancasila Aktualisasinya dalam administrasi negara Indonesia, Skripsi, Doctoral dissertationS S Pancasila PutrantoPancasila Putranto, S. S., 2007, Etika Pancasila Aktualisasinya dalam administrasi negara Indonesia, Skripsi, Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.} dofCRd.

2v1a8qk5cm.pages.dev/97

2v1a8qk5cm.pages.dev/372

2v1a8qk5cm.pages.dev/395

2v1a8qk5cm.pages.dev/59

2v1a8qk5cm.pages.dev/109

2v1a8qk5cm.pages.dev/49

2v1a8qk5cm.pages.dev/128

2v1a8qk5cm.pages.dev/311

2v1a8qk5cm.pages.dev/296

uraikan contoh keterbukaan ideologi dalam bidang hukum